Perpres 95/2018 menjadi rujukan utama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun di lapangan, pemerintah daerah sering kebingungan menentukan titik mulai. Tulisan ini menyusun checklist praktis berdasarkan pengalaman pendampingan 50+ institusi.
Langkah pertama adalah pemetaan kapasitas. Lakukan audit terhadap infrastruktur, SDM, dan proses bisnis yang berjalan. Tanpa pemetaan ini, banyak pemda terjebak membeli teknologi mahal yang tidak terpakai.
Selanjutnya, prioritaskan layanan high-impact: pengaduan warga, antrean dinas, dan dashboard kepala daerah. Tiga modul ini biasanya menunjukkan hasil dalam 90 hari pertama.
Terakhir, bangun komite tata kelola lintas dinas. Tanpa governance yang jelas, transformasi digital akan berhenti di level proyek dan tidak menjadi praktik institusional.
Komentar (0)